Berdasarkan Keputusan. Sidang Komite Nasional Indonesia (K.N.I) Sumatra di Bukit Tinggi pada tahun 1946 ditetapkan bahwa Pulau Sumatra dibagi menjadi. tiga sub Provinsi, yaitu: Sub Provinsi Sumatra Utara, Sub Provinsi Sumatra. Tengah, Sub Provinsi Sumatra Selatan. Kemudian. dengan UU Nomor 10 tahun 1946 sub provinsi tersebut ditetapkan menjadi provinsi, di mana daerah Kresidenan Jambi yang terdiri dari Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Merangin tergabung dalam Provinsi. Sumatra Tengah. Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 1958, dibentuklah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi yang terdiri dari: – Kabupaten Batang Hari – Kabupaten Merangin –. Kabupaten Kerinci.

Dalam perjalanan sejarah, dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, yang sekaligus juga dibentuknya Kabupaten Merangin (wilayahnya saat ini adalah Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo Tebo ) yang beribu kota di Bangko. Kemudian ibu kota Kabupaten Merangin dipindahkan ke Muara Bungo yang diputuskan melalui sidang DPRD. Selanjutnya, dengan. adanya gerakan PRRI tahun 1958 Kantor Bupati Merangin di bakar dan. dibangun kembali pada tahun 1965 sebagai persiapan Kantor Bupati Sarolangun Bangko. Setelah berdirinya Kabupaten Sarolangun Bangko melalui UU No. 7 tahun 1965, maka pusat. pemerintahan ditempatkan di Bangko dan juga menempati bangunan tersebut. Setelah itu pindah ke Kantor yang baru di jalan Jendral Sudirman Km2, sedangkan kantor lama menjadi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Dengan adanya pemekaran wilayah sesuai dengan UU No. 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten. Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko dimekarkan menjadi dua yaitu Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Kabupaten Sarolangun beribu kota di Sarolangun dan Kabupaten Merangin beribu kota di Bangko. Dasar pembentukan. wilayah Kabupaten Merangin. adalah Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur (LN tahun 1999 Nomor 182, TLN Nomor 39030). Kabupaten Merangin merupakan Pengembangan dari Kabupaten Sarolangun Bangko dan hari jadinya tanggal 5 Agustus 1965.

Dalam sejarah pemerintahan, sampai saat ini Kabupaten Merangin telah dipimpin beberapa Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati ), yaitu: a) Kabupaten Merangin Periode 1949-1965 1. H. Muhammad Kamil, Masa Jabatan Tahun 1950-1952 (1 Januari 1950 - 1 November 1952); 2. Khusus Periode 1952 – 1959 Terdapat 3 (tiga) orang pejabat Bupati yang dimulai dari Jarjis, kemudian A. Manaf, dan dilanjutkan A. Laman; 3. H. Alisyudin, Masa Jabatan 1959-1965 b) KDH DATI II Sarolangun Bangko (SARKO) Periode 1965-1999 1. Alamsyah Braksan, Masa Jabatan Tahun 1965-1968 2. H. Syamsudin Uban,Masa Jabatan Tahun 1968-1971 3. Maam Datuk Majo Indo, Masa Jabatan Tahun 1971-1971 4. H. Mohammad Syukur, Masa Jabatan Tahun 1971-1983 5. H. A. Rahman Syukur, Masa Jabatan Tahun 1983-1987 6. Drs. H. Hasan, Masa Jabatan Tahun 1987 – 1988 7. Bambang Suko Winarno, Masa Jabatan Tahun 1988 – 1993 8. Drs. H. Zainul Imron, Masa Jabatan Tahun 1993 – 1998 9. H. Rotani Yutaka, SH, Masa Jabatan Tahun 1998 – 1999

c) Kabupaten Merangin Periode 1999 - sekarang 1. H. Rotani Yutaka, SH, Masa Jabatan Tahun 1999 – 2003 2. H. Rotani Yutaka, SH dan Drs. H. Ubay Ali, Masa Jabatan Tahun 2003 – 2008 3. Drs. H. Nalim, SH, MM dan Drs. H. Hasan Basri Harun, Masa Jabatan Tahun 2008 – 2013. 4. H. Al Haris, S.Sos, MH dan Drs. H. A. Khafid Moein, MM, Masa Jabatan Tahun 2013-2018.

Zaman Kerajaan

Kabupaten Merangin sebelum penjajahan Belanda merupakan suatu wilayah yang subur yang berada didataran Tinggi Jambi dan sebagian berada pada dataran rendah yang dialiri oleh beberapa Sungai yaitu Sungai Batang Tembesi, Sungai Batang Merangin dan Sungai Batang Tabir dan banyak lagi sungai-sungai kecil. Daerah ini sebelum penjajahan Kolonial Hindia Belanda merupakan pendukung Kerajaan Melayu Jambi namun mempunyai Pemerintahan sendiri dibawah tiga Depati, yaitu Depati Setiyo Nyato berkedudukan di Tanah Renah Sungai Manau, Depati Setiyo Rajo Berada di Lubuk Gaung dan Depati Setiyo Beti berada di Nalo Tantan, ditambah dengan Pemuncak Pulau Rengas dan Pembarab Pamenang serta Serampas Sungai Tenang.

Kekuasaan ketiga Depati ini lebih dikenal dengan Depati Tigo dibaruh yang merupakan satu kesatuan dari kekuasaan (kerajaan) Pucuk Jambi yang dikenal dengan Depati Tujuh Helai Kain yaitu empat diatas di Kerinci yaitu Depati Muara Langkap, Depati Hatur Bumi, Depati Biangsari dan Depati Rencong Talang dan Tigo dibaruh di Bangko. Wilayah Pucuk Jambi ini mendapat pengaruh Pagaruyung/ Minangkabau yang dapat dibuktikan bahwa Adat istiadat dan hukum adatnya ada kesamaan yang mendasar dari Hukum Adat Pagaruyung/ Minangkabau.

Zaman Penjajahan Belanda

zaman Penjajahan Belanda yang dimulai pada saat Sultan Thaha Syaifuddin Gugur Tahun 1906, semenjak itu Pemerintahan Kolonial Belanda menggunakan Pemerintahan Lokal untuk menjalankan kekuasaannya, Pemerintahan Hindia Belanda membentuk dan membagi Wilayah Kewedanaan Bangko dalam beberapa Marga, Penetapan Marga-Marga tersebut dimulai pada tahun 1916 dengan membagi Wilayah kewedanaan Bangko dalam 14 (empat belas) Marga, dan setiap Marga diperintah oleh Pasirah selaku Kepala Marga, secara Administratif Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Wilayah Merangin merupakan Subdivisi Bangko dibawah Devisi Jambi yang masuk Kedalam Keresidenan Palembang dan terakhir ketika dibentuk Keresidenan Jambi, Pemerintah Hindia Belanda menjadikan Wilayah Kewedanaan Bangko menjadi Bagian dari Keresidenan Jambi.

Zaman Pada Awal Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan Jambi masih terdiri dari beberapa kewedanaan yaitu Kewedanaan Jambi, Kewedanaan Muara Tembesi, Kewedanaan Sarolangun dan Kewedanaan Bangko, Kewedanaan Muara Bungo dan Kewedanaan Muara Tebo. Selanjutnya dengan dibentuknya beberapa daerah Otonom di Propinsi Sumatra Tengah, maka Keresidenan Jambi di bagi atas dua Kabupaten yaitu Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batanghari.

Pada saat terjadinya Agresi Belanda I dan Agresi Belanda II, Pemerintahan Kewedanaan Jambi berada dalam Wilayah Gubernur Militer Sumatra Selatan dan dengan Keputusan Gubernur Militer Sumatra Selatan Nomor 252/1949 tanggal 22 Desember 1949 ditetapkanlah M. Kamil sebagai Bupati Kepala Pemerintahan Bangko di Bangko.

Namun oleh karena Kewedanaan Bangko merupakan bagian dari Pemerintah Sumatra Tengah, dan ketika Belanda melakukan Penyerahan Kedaulatan kepada Republik Indonesia maka Menteri Dalam Negeri menetapkan Muhammad Kamil sebagai Bupati Merangin terhitung Sejak tanggal 1 Januari 1950 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32/30/1952.